Rabu, 11 Februari 2015

Makalah Stratifikasi dan Etika Politik



MAKALAH SOSIOLOGI DAN POLITIK
STRATIFIKASI DAN ETIKA POLITIK
Disusun Oleh :

Dosen Pengasuh :
2015
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami berusaha semaksimal mungkin agar penyajian makalah ini yang berjudul Stratifikasi Dan Etika Politik,  dapat bermanfaat baik bagi kami maupun bagi para pembaca,

Dalam penulisan makalah ini, kami menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu kami menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga kesalahan yang sekarang dapat dijadikan tolak ukur pembelajaran. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbentuknya makalah ini.Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi penunjang kegiatan belajar. Amiin …  


Baturaja, Februari 2015

                     Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................. ii
DAFTAR ISI ................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1.   Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2.   Rumusan Masalah ........................................................................ 1
1.3.   Tujuan Penulisan........................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1  Pengertian Stratifikasi Politik........................................................ 3
2.2  Bentuk Stratifikasi Politik............................................................. 3
2.3  Pengertian Etika Politik................................................................. 5
2.4  Realitas Etika Politik..................................................................... 6
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan ................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 10


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menurut Aristoteles, selama manusia menjadi makhluk sosial (zoon politicon), selama itu pula kita menemukan politik. Ini berarti dalam kehidupan bersama, manusia memiliki hubungan yang khusus yang diwarnai oleh adanya aturan yang mengatur kehidupan itu. Ada kekuasaan dan wewenang yang dipegang oleh segelintir orang yang sekaligus melahirkan aturan serta aturan mana yang perlu dipelihara dan aturan mana yang tidak, kemudian menentukan pula apakah seorang mengikuti aturan yang ada atau tidak, serta menentukan sanksi serta ganjaran bagi yang mengikuti aturan dan melanggar aturan tersebut.
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari si pemilik pengaruh. Dari kekuasaan itulah, maka muncul kelompok-kelompok yang terbagi dalam lapisan tertentu di dunia perpolitikan yang dikenal dengan istilah stratifikasi politik. Seseorang yang memiliki kekuasaan yang luas dalam dunia perpolitikan, akan digolongkan pada kelompok atas dan begitu pun sebaliknya. Untuk mendapat pengaruh dan kekuasaan yang luas dalam dunia perpolitikan, maka seseorang harus mampu menjalin kerjasama dan menambah relasi sebanyak-banyaknya dengan kelompok kepentingan lainnya. Namun, kembali lagi pada tujuan awal bahwa perpolitikan di Indonesia tidak terlepas dari tujuan awal untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, terdapat etika untuk pedoman bertindak dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi negara.
Di dalam makalah ini, terdapat pembahasan mengenai srtatifikasi politik dan etika politik,yang diharapkan mampu menambah sedikit banyak pengetahuan kita tentang dunia perpolitikan.


1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari makalah ini adalah:
a.   Apa itu stratifikasi politik ?
b.   Bagaimana bentuk dari stratifikasi politik  ?
c.   Apa itu etika politik ?
d.   Bagaimana realitas etika politik tersebut ?

1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
a.  Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan stratifikasi politik
b.  Untuk mengetahui bentuk bentuk dari stratifikasi politik
c.  Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan etika politik
d.  Untuk mengetahui bagaimana realitas etika politik


BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Stratifikasi Politik
Politik secara etimologis berasal dari bahasa yunani yaitu polis yang berarti Negara kota. Orang yang mendiami polis disebut polities yang berarti warga Negara. Menurut Miriam Budiardjo politik adalah berbagai macam kegiatan yang terjadi disuatu Negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Menurut David Easton politik adalah semua aktivitas yang mempengaruhi kebijaksanaan dan cara bagaimana kebijaksanaan itu dilaksanakan. Maka dapat disimpulkan bahwa politik adalah proses pengambilan keputusan dalam kehidupan bernegara. Sedangkan Stratifikasi adalah pengelompokan secara hirarki. Sedang kan stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokkan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara vertikal (hirarkis).
Jadi stratifikasi politik adalah pengelompokan kekuasaan (politik) kedalam lapisan lapisan tertentu secara hirarki.

2.2 Bentuk Stratifikasi Politik
Stratifikasi politik muncul karena ketidaksamaan kekuasaan yang tidak di punyai oleh manusia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :
a.  Minat pada politik
b.  Pengetahuan dan pengalaman politik
c.  Kecakapan dan sumber daya politik
d.  Partisipasi politik
e.  Kedudukan politik
f.  Kekuasaan politik

Mereka yang memiliki faktor faktor tersebut lebih berpeluang mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah. Sedangkan mereka yang kurang atau tidak memilikinya akan lebih kecil kemungkinannya mempengaruhi jalannyaurusan pemerintahan.
Menurut Robert D. Putnam stratifikasi politik, adalah :
1)   Strata 1 : Kelompok pembuat keputusan
Adalah orang orang yang secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan nasional, yang umumnya  menduduki jabatan resmi utama.

2)   Strata 2 : Kaum pengaruh
Yaitu individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implikasi yang kuat. Mereka adalah orang orang yang dimintai nasehat oleh pembuat keputusan, yang pendapatnya diperhitungkan oleh sipembuat keputusan. Strata ini terdiri dari birokrat tinggi, tuan tanah, Industrialisasi, bankir, pemimpin kelompok kepentingan, konsultan resmi, atau mereka yang membentuk opini massa.

3)   Strata 3 : Aktivis
Kelompok ini adalah warga Negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Mereka terdiri dari partai politik, birokrat tinggi menengah, editor surat kabar lokal, dan para penulis.

4)   Strata 4 : Publik peminat politik
Mereka adalah orang yang mengganggap politik sebagai tontonan yang menarik. Mereka adalah attentive public yang memiliki banyak informasi, dapat membentuk pendapatnya sendiri, memiliki wawasan yang luas dan dapat mendiskusikan dengan baik jalannya permainan tetapi jarang sekali terjun sendiri ke lapangan.

5)   Strata 5 : Kaum pemilih
Adalah warga Negara yang biasa, yang hanya dapat mempengaruhi kehidupan politik nasional saat diselanggarakan pemilu. Kaum ini disebut kaum pemilih, yang memiliki sumber politik kolektif yang penting, yaitu jumlah yang besar tetapi sebagai individu mereka tidak berpengaruh sama sekali.
6)   Strata 6 : Non partisipan
Mereka adalah orang orang yang menjadi objek politik, bukannya aktor. Secara politik mereka tidak punya kekuatan sama sekali. Dengan kemauan mereka sendiri mereka menghindari kehidupan politik atau mungkin diasingkan oleh penguasa politiknya.

2.3 Pengertian Etika Politik
Etika adalah ilmu yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia.  Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia melakukan semua tindakan sehari-hari yang menjadi pegangan
Etika Politik adalah sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan politik. Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi negara (Dharma Setywan Salam: 2006).
Di Indonesia Etika Politik dan Pemerintahan diatur dalam Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam Ketetapan tersebut diuraikan bahwa etika kehidupan berbangsa tidak terkecuali kehidupan berpolitik merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.
Rumusan tentang etika kehidupan berbangsa ini disusun dengan maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.
Dalam politik ada keindahan dan bukan hanya kekotoran, ada nilai luhur dan bukan hanya tipu muslihat, ada cita-cita besar yang dipertaruhkan dalam berbagai langkah kecil, dan bukan hanya kepentingan-kepentingan kecil yang diucapkan dalam kata-kata besar. Hal-hal inilah yang menyebabkan politik dapat dilaksanakan dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila kesadaran etika berpolitik sangat rendah maka tantangan yang mungkin kita hadapi kedepan adalah terjadinya feodalisme maupun kapitalisme dalam politik Indonesia yang dapat mengakibatkan bahwa kemerdekaan nasional justru memberi kesempatan kepada para pemimpin politik menjadi raja-raja yang membelenggu rakyatnya dalam ketergantungan dan keterbelakangan. Tantangan ini harus kita hadapi dengan penuh kesadaran untuk selalu berjuang menentang feodalisme dan perjuangan untuk membebaskan diri dari cengkeraman kapitalisme.

2.4 Realitas Etika Politik
Berbicara mengenai etika berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus mengakui bahwa saat ini banyak kalangan elite politik cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegarawanan. Banyak sekali kenyataan bahwa mereka berpolitik dilakukan tanpa rasionalitas, mengedepankan emosi dan kepentingan kelompok, serta tidak mengutamakan kepentingan berbangsa. Hal ini sangat menghawatirkan karena bukan hanya terjadi pembunuhan karakter antar pemimpin nasional dengan memunculkan isu penyerangan pribadi, namun juga politik kekerasan pun terjadi. Para elite politik yang saat ini cenderung kurang peduli terhadap terjadinya konflik masyarakat dan tumbuhnya budaya kekerasan. Elite bisa bersikap seperti itu karena mereka sebagian besar berasal dari partai politik atau kelompok-kelompok yang berbasis primordial sehingga elite politik pun cenderung berperilaku yang sama dengan perilaku pendukungnya. Bahkan elite seperti ini merasa halal untuk membenturkan massa atau menggunakan massa untuk mendukung langkah politiknya. Elite serta massa yang cenderung berpolitik dengan mengabaikan etika, mereka tidak sadar bahwa sebenarnya kekuatan yang berbasis primordial di negeri ini cenderung berimbang. Jika mereka terus berbenturan, tak akan ada yang menang.
Kurangnya  etika berpolitik sebagaimana prilaku elite di atas merupakan akibat dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai. Bangsa kita tidak banyak mempunyai guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana berpolitik tak hanya memperebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika serta moral. Politik yang mengedepankan take and give, berkonsensus, dan pengorbanan. Selain itu kurangnya komunikasi politik juga menjadi penyebab lahirnya elite politik seperti ini. Yaitu elite politik yang tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat, namun juga menghasilkan orang-orang yang cenderung otoriter, termasuk politik kekerasan yang semakin berkembang karena perilaku politik dipandu oleh nilai-nilai emosi.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari si pemilik pengaruh. Dari kekuasaan itulah, maka muncul kelompok-kelompok yang terbagi dalam lapisan tertentu di dunia perpolitikan yang dikenal dengan istilah stratifikasi politik. stratifikasi politik adalah pengelompokan kekuasaan (politik) kedalam lapisan lapisan tertentu secara hirarkis. Bentuk stratifikasi politik dipengaruhi oleh Minat pada politik, Pengetahuan dan pengalaman politik, Kecakapan dan sumber daya politik, Partisipasi politik, Kedudukan politik, Kekuasaan politik.
Menurut Robert D. Putnam stratifikasi politik, adalah :
a.  Strata 1 : Kelompok pembuat keputusan
b.  Strata 2 : Kaum pengaruh
c.  Strata 3 : Aktivis
d.  Strata 4 : Publik peminat politik
e.   Strata 5 : Kaum pemilih
f.   Strata 6 : Non partisipan

Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi Negara.
Saat ini banyak kalangan elite politik cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegarawanan. Banyak sekali kenyataan bahwa mereka berpolitik dilakukan tanpa rasionalitas, mengedepankan emosi dan kepentingan kelompok, serta tidak mengutamakan kepentingan berbangsa. Hal ini sangat menghawatirkan karena bukan hanya terjadi pembunuhan karakter antarpemimpin nasional dengan memunculkan isu penyerangan pribadi, namun juga politik kekerasan pun terjadi. Para elite politik yang saat ini cenderung kurang peduli terhadap terjadinya konflik masyarakat dan tumbuhnya budaya kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, Nurul dan Philipus. 2009. Sosiologi dan Politik. Jakarta : Rajawali Pers.

Berry, David. 2003. Pokok Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.