MAKALAH SOSIOLOGI DAN POLITIK
STRATIFIKASI DAN ETIKA POLITIK
Disusun Oleh :
Dosen Pengasuh :
2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan taufik dan
hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami berusaha
semaksimal mungkin agar penyajian makalah ini yang berjudul Stratifikasi Dan Etika Politik, dapat
bermanfaat baik bagi kami maupun bagi para pembaca,
Dalam penulisan makalah ini, kami menyadari masih banyak terdapat kesalahan
dan kekurangan. Untuk itu kami menerima kritik dan saran yang membangun,
sehingga kesalahan yang sekarang dapat dijadikan tolak ukur pembelajaran. Akhir
kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga
terbentuknya makalah ini.Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi
penunjang kegiatan belajar. Amiin …
Baturaja,
Februari 2015
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL...................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................. ii
DAFTAR ISI ................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2.
Rumusan Masalah ........................................................................ 1
1.3.
Tujuan Penulisan........................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian
Stratifikasi Politik........................................................ 3
2.2 Bentuk Stratifikasi Politik............................................................. 3
2.3 Pengertian Etika Politik................................................................. 5
2.4 Realitas Etika Politik..................................................................... 6
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan ................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 10
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Menurut
Aristoteles, selama manusia menjadi makhluk sosial (zoon politicon), selama itu pula kita menemukan politik. Ini
berarti dalam kehidupan bersama, manusia memiliki hubungan yang khusus yang
diwarnai oleh adanya aturan yang mengatur kehidupan itu. Ada kekuasaan dan
wewenang yang dipegang oleh segelintir orang yang sekaligus melahirkan aturan
serta aturan mana yang perlu dipelihara dan aturan mana yang tidak, kemudian
menentukan pula apakah seorang mengikuti aturan yang ada atau tidak, serta
menentukan sanksi serta ganjaran bagi yang mengikuti aturan dan melanggar
aturan tersebut.
Kekuasaan
adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah
laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari si pemilik
pengaruh. Dari kekuasaan itulah, maka muncul kelompok-kelompok yang terbagi
dalam lapisan tertentu di dunia perpolitikan yang dikenal dengan istilah
stratifikasi politik. Seseorang yang memiliki kekuasaan yang luas dalam dunia
perpolitikan, akan digolongkan pada kelompok atas dan begitu pun sebaliknya.
Untuk mendapat pengaruh dan kekuasaan yang luas dalam dunia perpolitikan, maka
seseorang harus mampu menjalin kerjasama dan menambah relasi sebanyak-banyaknya
dengan kelompok kepentingan lainnya. Namun, kembali lagi pada tujuan awal bahwa
perpolitikan di Indonesia tidak terlepas dari tujuan awal untuk memajukan kehidupan
bangsa dan negara. Oleh karena itu, terdapat etika untuk pedoman bertindak
dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda
pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi negara.
Di
dalam makalah ini, terdapat pembahasan mengenai srtatifikasi politik dan etika
politik,yang diharapkan mampu menambah sedikit banyak pengetahuan kita tentang
dunia perpolitikan.
1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar
belakang diatas, maka rumusan masalah dari makalah ini adalah:
a. Apa itu stratifikasi
politik ?
b. Bagaimana
bentuk dari stratifikasi politik ?
c. Apa itu etika
politik ?
d. Bagaimana
realitas etika politik tersebut ?
1.3
Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan
masalah diatas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
a. Untuk
mengetahui apa yang dimaksud dengan stratifikasi politik
b. Untuk
mengetahui bentuk bentuk dari stratifikasi politik
c. Untuk
mengetahui apa yang dimaksud dengan etika politik
d. Untuk
mengetahui bagaimana realitas etika politik
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Pengertian Stratifikasi Politik
Politik secara
etimologis berasal dari bahasa yunani yaitu polis yang berarti Negara kota.
Orang yang mendiami polis disebut polities yang berarti warga Negara. Menurut
Miriam Budiardjo politik adalah berbagai macam kegiatan yang terjadi disuatu
Negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai
tujuan tersebut. Menurut David Easton politik adalah semua aktivitas yang
mempengaruhi kebijaksanaan dan cara bagaimana kebijaksanaan itu dilaksanakan.
Maka dapat disimpulkan bahwa politik adalah proses pengambilan keputusan dalam
kehidupan bernegara. Sedangkan Stratifikasi adalah pengelompokan secara
hirarki. Sedang kan stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokkan
masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara vertikal (hirarkis).
Jadi stratifikasi
politik adalah pengelompokan kekuasaan (politik) kedalam lapisan lapisan
tertentu secara hirarki.
2.2
Bentuk Stratifikasi Politik
Stratifikasi politik
muncul karena ketidaksamaan kekuasaan yang tidak di punyai oleh manusia. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :
a. Minat
pada politik
b. Pengetahuan
dan pengalaman politik
c. Kecakapan
dan sumber daya politik
d. Partisipasi
politik
e. Kedudukan
politik
f. Kekuasaan
politik
Mereka yang memiliki
faktor faktor tersebut lebih berpeluang mempengaruhi pembuatan kebijakan
pemerintah. Sedangkan mereka yang kurang atau tidak memilikinya akan lebih
kecil kemungkinannya mempengaruhi jalannyaurusan pemerintahan.
Menurut Robert D. Putnam stratifikasi
politik, adalah :
1) Strata
1 : Kelompok pembuat keputusan
Adalah orang orang yang
secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan nasional, yang umumnya menduduki jabatan resmi utama.
2) Strata
2 : Kaum pengaruh
Yaitu individu yang
memiliki pengaruh tidak langsung atau implikasi yang kuat. Mereka adalah orang
orang yang dimintai nasehat oleh pembuat keputusan, yang pendapatnya
diperhitungkan oleh sipembuat keputusan. Strata ini terdiri dari birokrat
tinggi, tuan tanah, Industrialisasi, bankir, pemimpin kelompok kepentingan,
konsultan resmi, atau mereka yang membentuk opini massa.
3) Strata
3 : Aktivis
Kelompok ini adalah
warga Negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan
pemerintahan. Mereka terdiri dari partai politik, birokrat tinggi menengah,
editor surat kabar lokal, dan para penulis.
4) Strata
4 : Publik peminat politik
Mereka adalah orang
yang mengganggap politik sebagai tontonan yang menarik. Mereka adalah attentive public yang memiliki banyak
informasi, dapat membentuk pendapatnya sendiri, memiliki wawasan yang luas dan
dapat mendiskusikan dengan baik jalannya permainan tetapi jarang sekali terjun
sendiri ke lapangan.
5) Strata
5 : Kaum pemilih
Adalah warga Negara
yang biasa, yang hanya dapat mempengaruhi kehidupan politik nasional saat
diselanggarakan pemilu. Kaum ini disebut kaum pemilih, yang memiliki sumber
politik kolektif yang penting, yaitu jumlah yang besar tetapi sebagai individu
mereka tidak berpengaruh sama sekali.
6) Strata
6 : Non partisipan
Mereka adalah orang
orang yang menjadi objek politik, bukannya aktor. Secara politik mereka tidak
punya kekuatan sama sekali. Dengan kemauan mereka sendiri mereka menghindari
kehidupan politik atau mungkin diasingkan oleh penguasa politiknya.
2.3
Pengertian Etika Politik
Etika adalah ilmu yang
mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika memberi
manusia orientasi bagaimana ia melakukan semua tindakan sehari-hari yang
menjadi pegangan
Etika Politik adalah
sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan
antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk
mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan
kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik
mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan politik. Etika politik merupakan
prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan
roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi negara (Dharma
Setywan Salam: 2006).
Di Indonesia Etika
Politik dan Pemerintahan diatur dalam Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001
tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam Ketetapan tersebut diuraikan bahwa
etika kehidupan berbangsa tidak terkecuali kehidupan berpolitik merupakan
rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal,
dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai
acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan
berbangsa.
Rumusan tentang etika
kehidupan berbangsa ini disusun dengan maksud untuk membantu memberikan
penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin,
etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga
kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.
Dalam politik ada
keindahan dan bukan hanya kekotoran, ada nilai luhur dan bukan hanya tipu
muslihat, ada cita-cita besar yang dipertaruhkan dalam berbagai langkah kecil,
dan bukan hanya kepentingan-kepentingan kecil yang diucapkan dalam kata-kata
besar. Hal-hal inilah yang menyebabkan politik dapat dilaksanakan dan harus
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila kesadaran etika berpolitik
sangat rendah maka tantangan yang mungkin kita hadapi kedepan adalah terjadinya
feodalisme maupun kapitalisme dalam politik Indonesia yang dapat mengakibatkan
bahwa kemerdekaan nasional justru memberi kesempatan kepada para pemimpin
politik menjadi raja-raja yang membelenggu rakyatnya dalam ketergantungan dan
keterbelakangan. Tantangan ini harus kita hadapi dengan penuh kesadaran untuk
selalu berjuang menentang feodalisme dan perjuangan untuk membebaskan diri dari
cengkeraman kapitalisme.
2.4
Realitas Etika Politik
Berbicara mengenai
etika berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus mengakui
bahwa saat ini banyak kalangan elite politik cenderung berpolitik dengan
melalaikan etika kenegarawanan. Banyak sekali kenyataan bahwa mereka berpolitik
dilakukan tanpa rasionalitas, mengedepankan emosi dan kepentingan kelompok,
serta tidak mengutamakan kepentingan berbangsa. Hal ini sangat menghawatirkan
karena bukan hanya terjadi pembunuhan karakter antar pemimpin nasional dengan
memunculkan isu penyerangan pribadi, namun juga politik kekerasan pun terjadi.
Para elite politik yang saat ini cenderung kurang peduli terhadap terjadinya
konflik masyarakat dan tumbuhnya budaya kekerasan. Elite bisa bersikap seperti
itu karena mereka sebagian besar berasal dari partai politik atau
kelompok-kelompok yang berbasis primordial sehingga elite politik pun cenderung
berperilaku yang sama dengan perilaku pendukungnya. Bahkan elite seperti ini
merasa halal untuk membenturkan massa atau menggunakan massa untuk mendukung
langkah politiknya. Elite serta massa yang cenderung berpolitik dengan
mengabaikan etika, mereka tidak sadar bahwa sebenarnya kekuatan yang berbasis
primordial di negeri ini cenderung berimbang. Jika mereka terus berbenturan,
tak akan ada yang menang.
Kurangnya etika
berpolitik sebagaimana prilaku elite di atas merupakan akibat dari ketiadaan
pendidikan politik yang memadai. Bangsa kita tidak banyak mempunyai guru
politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana berpolitik tak hanya
memperebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika serta moral. Politik
yang mengedepankan take and give, berkonsensus, dan pengorbanan. Selain itu
kurangnya komunikasi politik juga menjadi penyebab lahirnya elite politik
seperti ini. Yaitu elite politik yang tidak mampu menyuarakan kepentingan
rakyat, namun juga menghasilkan orang-orang yang cenderung otoriter, termasuk
politik kekerasan yang semakin berkembang karena perilaku politik dipandu oleh
nilai-nilai emosi.
BAB
III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Kekuasaan adalah
kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang
lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari si pemilik pengaruh. Dari
kekuasaan itulah, maka muncul kelompok-kelompok yang terbagi dalam lapisan
tertentu di dunia perpolitikan yang dikenal dengan istilah stratifikasi
politik. stratifikasi politik adalah pengelompokan kekuasaan (politik) kedalam
lapisan lapisan tertentu secara hirarkis. Bentuk stratifikasi politik
dipengaruhi oleh Minat pada politik, Pengetahuan dan pengalaman politik,
Kecakapan dan sumber daya politik, Partisipasi politik, Kedudukan politik,
Kekuasaan politik.
Menurut Robert D. Putnam stratifikasi
politik, adalah :
a. Strata
1 : Kelompok pembuat keputusan
b. Strata
2 : Kaum pengaruh
c. Strata
3 : Aktivis
d. Strata
4 : Publik peminat politik
e. Strata
5 : Kaum pemilih
f. Strata
6 : Non partisipan
Etika politik merupakan
prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan
roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi Negara.
Saat ini banyak
kalangan elite politik cenderung berpolitik dengan melalaikan etika
kenegarawanan. Banyak sekali kenyataan bahwa mereka berpolitik dilakukan tanpa
rasionalitas, mengedepankan emosi dan kepentingan kelompok, serta tidak
mengutamakan kepentingan berbangsa. Hal ini sangat menghawatirkan karena bukan
hanya terjadi pembunuhan karakter antarpemimpin nasional dengan memunculkan isu
penyerangan pribadi, namun juga politik kekerasan pun terjadi. Para elite
politik yang saat ini cenderung kurang peduli terhadap terjadinya konflik
masyarakat dan tumbuhnya budaya kekerasan.
DAFTAR
PUSTAKA
Aini, Nurul dan Philipus. 2009. Sosiologi dan Politik. Jakarta :
Rajawali Pers.
Berry, David. 2003. Pokok Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada.
0 Comments