Selasa, 03 November 2015

Makalah Bantuan Luar Negeri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL......................................................................................         i
KATA PENGANTAR ....................................................................................       ii
DAFTAR ISI ....................................................................................................    iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1      Latar Belakang................................................................................        1
1.2      Rumusan Masalah...........................................................................       2
BAB II PEMBAHASAN
2.1.  Latar Belakang Bantuan Luar Negeri..............................................        3
2.2.  Pengelompokan Bantuan Luar negeri..............................................        4
2.3.  Kebijakan Pemerintah terhadap Bantuan Luar Negeri ...................        6
2.4.  Peran Bantuan Luar Negeri bagi Pembangunan Indonesia.............        8
BAB III PENTUP
3.1 Kesimpulan........................................................................................      10
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................      12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang
Foreign aid (bantuan luar negeri) adalah kegiatan transfer sumber daya dari satu negara kaya ke negara lainnya yang lebih miskin. Dalam bentuknya yang primitif foreign aid telah muncul sejak sebelum perang dunia kedua. Saat itu ada semacam norma tak tertulis dimana pemerintah negara kaya mempunyai semacam tanggung jawab untuk membantu negara lain yang miskin atau terbelit situasi krisis. Namun norma semacam itu sekarang sulit sekali untuk kita temukan. Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi pergeseran perspektif dalam memaknai foreign aid. Variabel-variabel semacam perubahan tatanan politik domestik negara donor, peristiwa-peristiwa internasional, serta tekanan dari organisasi internasional untuk pengalokasian foreign aid untuk pengembangan kemanusiaan yang lebih baik sangat berperan dalam menentukan arah perubahan kebijakan bantuan luar negeri. Ada beberapa periode penting dalam perkembangan bantuan luar negeri. Periodesasi ini menekankan pada karakteristik arah, aktor, motif dan tujuan bantuan luar negeri yang membedakan satu periode dari periode lainnya.
Perkembangan bantuan luar negeri linear dengan peristiwa yang berkembang di setiap periode. Periodesasi ini menekankan pada karakteristik arah, aktor, motif dan tujuan bantuan luar negeri yang membedakan satu periode dari periode lainnya. Pada era sebelum Perang Dunia II bantuan luar negeri masih terbatas pada motif bantuan murni kemanusiaan, colonial development dan technical assistance. Setelah perang dunia II usai, dunia terbagi ke dalam 2 kutub, komunisme dan demokrasi liberal. Keduanya saling bersaing menjadi pemimpin tunggal dunia. Hal tersebut ternyata berpengaruh pada tipe bantuan yang diberikan masing-masing kubu kepada negara dunia ketiga yang berlandaskan politik aliansi, mencari kawan sebanyak-banyaknya. Ketika suhu ketegangan mereda, arah bantuan luar negeri mulai bergeser ke arah pembangunan. Pergeseran tersebut tidak hanya pada motif tetapi juga pada tataran operasional, dimana mulai muncul gagasan yang menyoal efektifitas bantuan pada negara penerima. Dekade diatas 1990-an, persoalan efektifitas bantuan dan development goal masih menjadi topik utama yang mewarnai fenomena bantuan luar negeri.

1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dalam pembahasan makalah ini akan membahas permasalahan antara lain:
1.  Latar Belakang Bantuan Luar Negeri
2.  Pengelompokan Bantuan Luar negeri
3.  Kebijakan Pemerintah terhadap Bantuan Luar Negeri
4. Peran Bantuan Luar Negeri bagi Pembangunan Indonesia


BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Latar Belakang Bantuan Luar Negeri
Bantuan luar negeri merupakan salah satu fenomena umum politik internasional yang terjadi sejak Perang Duni II. Dalam cakupannya bantuan luar negeri diberikan berdasarkan atas dua tujuan, yaitu untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang dan pengurangan angka kemiskinan di negara – negara berkembang dan untuk mencapai kepentingan politik serta strategis negara donor. Ada kepentingan lain dari negara pendonor  yaitu mendapatkan manfaat ekonomi dan politik pada saat ekonomi negara penerima sedang berkembang karena akan memiliki hubungan perdagangan maupun investasi yang menguntungkan dan pengaruh politik atas negara penerima bantuan.
            Bantuan asing (luar negeri) yang dimaksud adalah meliputi bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun swasta. Hampir semua bantuan melalui pemerintah mempunyai syarat – syarat yang longgar atau lunak yakni diberikan sebagai hibah semata – mata (grants) atau sebagai pinjaman dengan tingkat bunga rendah dan dengan jangka waktu pembayaran yang lebih lama daripada yang ditawarkan kepada pasar modal swasta internasional (Lincolin Arsyad : 166 ). Selain itu, pemerintah juga memberikan pinjaman – pinjaman komersial, termasuk kredit ekspor, investasi modal (equity), dan pinjaman – pinjaman “keras” dari Bank Dunia dan bank – bank pembangunan regional.
            Aliran – aliran konsesional tersebut secara teknis disebut bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance (ODA), tetapi lebih dikenal sebagai bantuan luar negeri. Bantuan ini dapat dibagi lagi atas bantuan bilateral, yang diberikan langsung oleh sebuah negara kepada negara yang lainnya dan bantuan multilateral, dimana dana – dana mengalir ke sebuah perwakilan internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan bank – bank pembangunan regional, yang selanjutnya meminjamkan atau menyalurkan dana – dana tersebut ke Negara Sedang Berkembang penerima. Akhirnya, bantuan luar negeri tersebut dapat terbentuk bantuan teknis, pemberian tenaga – tenaga terampil/ahli; atau bantuan modal, pemberian dana atau komoditi – komoditi untuk berbagai tujuan.
            Negara – negara yang utang luar negerinya besar pada umumnya menghadapi masalah yang tidak hanya berhenti setelah mendapatkan utang tersebut tetapi yang paling adalah bagaimana negara tersebut dapat membayar kembali utang tersebut. Masalah yang seperti ini banyak terjadi di negara – negara terutama di negara berkembang atau Negara Dunia Ketiga. Bahkan pembayaran kembali utang tersebut merupakan masalah yang sangat pelik bagi beberapa negara. Pasalnya, pembayaran kembali utang harus tetap bisa menjamin stabilitas yang juga harus mampu mempertahankan kegiatan ekonominya.
            Bantuan luar negeri juga dapat dianggap dapat mempermudah dan mempercepat proses pembangunan, karena bantuan luar negeri dapat secara seketika meningkatkan persediaan tabungan domestik sebagai hasil dari meningkatnya laju pertumbuhan yang ingin dicapai. Tapi dalam kenyataannya, banyak bantuan luar negeri tersebut yang tidak diinvestasikan, produktifitas dari investasi tersebut sering kali sangat rendah.

2.2 Pengelompokan Bantuan Luar Negeri
Ada banyak pengelompokan mengenai jenis-jenis bantuan luar negeri dalam interaksi ekonomi politik internasional. Diantaranya, menurut K. J. Holsti, ada empat tipe utama bantuan luar negeri , yaitutechnical assistance/bantuan teknis, hibah/grants (ada juga program impor komoditi), pinjaman pembangunan, dan bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat. Selain itu, ada juga pengelompokan bantuan dari negara-negara kaya kepada negara-negara miskin yang dikenal dengan istilah pemindahan sumber-sumber (flow of resources).
Pengelompokannya terdiri dari:
a. Pemindahan sumber-sumber resmi (flow of official resources), berupa:
i) Pemindahan secara bilateral, yaitu grants (pemberian), sumbangan yang menyerupai grants, dan modal pemerintahan jangka panjang.
ii) Pemindahan secara multilateral, yaitu grants dan iuran modal kepada badan-badan pembangunan internasional dan pemberian hutang kepada badan-badan tersebut termasuk pembelian obligasi.
b. Pemindahan sumber-sumber swasta (flow of private resources), berupa:
Investasi langsung swasta (foreign direct investment), investasi portofolio (portfolio investment), pinjaman bank komersial (commercial bank lending), dan kredit ekspor (exports credit).
Hingga kini, pinjaman luar negeri kian meningkat dengan berbagai alasan ekonomi, antara lain alasan saving gap (kesenjangan tabungan) dari suatu negara dengan rencana investasi yang sesuai dengan sasaran pembangunannya. Pinjaman luar negeri, dalam praktiknya memiliki bentuk atau jenis yang beragam sesuai dengan sifatnya. Jika dilihat dari sifat persyaratan pinjaman, maka pinjaman luar negeri dapat diklasifikasikan atas:
a. Pinjaman Lunak (Concessional Loan)
    Pinjaman ini berasal dari lembaga multilateral maupun lembaga bilateral. Pinjaman ini bercirikan tingkat bunga yang rendah (sekitar 3,5%), jangka waktu pengembalian yang panjang (sekitar 25 tahun), dan masa tenggang (grace period) cukup panjang, yakni 7 tahun. Contohnya seperti pinjaman-pinjaman yang diberikan Bank Dunia danAsian Development Bank (ADB) yang seringkali memberikan pinjaman untuk jangka waktu 25-40 tahun.
b. Pinjaman Setengah Lunak (Semi Concessional Loan)
    Pinjaman ini adalah pinjaman yang memiliki persyaratan pinjaman sebagian komersil namun dijamin oleh suatu lembaga pengembangan ekspor. Biasanya bentuknya berupa fasilitas kredit ekspor, misalnya suatu negara yang ingin memajukan ekspor di negaranya akan menyediakan pembiayaan bagi suppliernya untuk menjual barangnya kepada debitor. Dulu dikenal juga dengan istilah purchase and installment sales agreement, contohnya dari Leasing Company di Jepang.

c. Pinjaman Komersial (Commercial Loan)
    Pinjaman ini adalah pinjaman yang berasal dari bank atau lembaga keuangan dengan persyaratan yang berlaku di pasar internasional pada umumnya.

Berdasarkan sifatnya lagi, terdapat lagi pembedaan seperti:
i) Pinjaman Bilateral, yaitu pinjaman dengan jumlah kecil yang berasal dari satu bank
ii) Pinjaman Multilateral, yaitu pinjaman dalam jumlah besar yang berbentuk sindikasi.
     Sedangkan berdasarkan bentuknya, terdapat juga pembedaan seperti:
i) Bentuk surat utang (notes) dengan bunga mengambang, atau obligasi (bonds) dengan bunga yang tetap. Keduanya sama-sama berasal dari pasar modal (capital market)
ii) Pinjaman dari perbankan internasional yang berbentuk sindikasi dengan jumlah pinjaman yang besar.

2.3 Kebijakan Pemerintah terhadap Bantuan Luar Negeri
Berdasarkan mekanisme pinjaman luar negeri daerah yang terdapat dalam UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, Pemerintah Daerah tidak dapat mendapatkan pinjaman luar negeri sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat disimpulkan dari : Pasal 81 ayat (3) UU No. 22/1999 yang artinya daerah tidak dapat melakukan pinjaman luar negeri tanpa sepengetahuan pemerintah pusat; Pasal 11 ayat (2) UU No. 25/1999 serta penjelasannya yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat berkaitan dengan pinjaman luar negeri daerah mencakup juga evaluasinya dari berbagai aspek mengenai dapat tidaknya usulan pinjaman daerah mendapatkan pinjaman luar negeri. Kewengan evaluasi oleh pemerintah pusat dapat mengambil alih kewenangan daerah.
Kecenderungan yang ditangkap dari latar belakang "melalui pemerintah pusat" adalah Daerah tidak boleh melakukan pinjaman langsung sehingga semua pinjaman luar negeri Daerah harus melalui mekanisme Penerusan Pinjaman atau Subsidiary Loan Agreement (SLA).
Bila demikian, maka secara prinsip tidak akan ada Pinjaman Daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Yang ada adalah pinjaman luar negeri Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada Daerah. Mekanisme SLA ini adalah pilihan yang paling mudah bagi Pemerintah Pusat dan DPR
untuk mengontrol jumlah dan penggunaan pinjaman luar negeri sesuai arahan GBHN. Oleh karena itu, pasal 81 ayat (3) UU No. 22 dan pasal 11 ayat (2) UU No. 25 dan penjelasannya perlu ditafsirkan secara berbeda sehingga menggambarkan mekanisme peminjaman dana luar negeri oleh pemerintah daerah sbb: Daerah (Pemerintah dan DPRD) menentukan pagu total pinjaman daerah;
Pemerintah daerah melakukan evaluasi kelayakan proyek dalam rangka mengisi pagu total pinjaman daerah; Pemerintah daerah mengusulkan proyek-proyek yang dinilai layak kepada pemerintah pusat untuk memanfaatkan pagu total pinjaman luar negeri nasional. Besarnya pagu pinjaman ini telah ditentukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan DPR.

Yang harus dipikirkan kemudian adalah mekanisme pemilihan proyek-proyek usulan daerah untuk menggunakan pagu total pinjaman luar negeri nasional. Pemilihan proyek menjadi masalah bila total usulan pinjaman luar negeri dari daerah melebihi pagu total pinjaman luar negeri nasional, dengan pemikiran bahwa pagu total pinjaman luar negeri nasional tidak statis (bisa berkurang) tergantung pada besarnya kebutuhan pinjaman luar negeri oleh swasta.

Di samping itu, dengan semangat otonomi daerah, mekanisme pemilihan proyek oleh pemerintah pusat tidak boleh mencampuri kewenangan pemerintah daerah mengenai kebutuhan dan kelayakan suatu proyek daerah.

Rumusan Pasal 11 ayat (3) UU No. 25/1999 : "Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. " akan sangat membatasi peluang pemerintah daerah melakukan pinjaman sehingga
menghilangkan manfaat yang dapat diperoleh dari pinjaman, sekaligus membatasi peluang memenuhi kebutuhan mengembangkan potensi dan membangun daerah.
Untuk itu, penafsiran pasal ini perlu diperluas sehingga memperbesar peluang daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya.

2.4 Peranan Bantuan Luar Negeri bagi Pembangunan Indonesia

Masalah mengenai dampak-dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bantuan luar negeri, terutama bantuan resmi, seperti halnya dampak investasi asing swasta, masih ramai di perdebatkan. Di satu pihak, yaitu para ekonom tradisional, mengemukakan bahwa bantuan luar negeri telah membuktikan manfaatnya dengan mendorong pertumbuhan dan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Namun, pihak lain berpendapat bahwa dalam kenyataannya bantuan luar negeri tersebut sama sekali tidak mendorong pertumbuhan hingga menjadi lebih cepat, tetapi  justru memperlambat pertumbuhan sehubungan dengan adanya substitusi terhadap investasi dan tabungan dalam negeri dan membesarnya devisit neraca pembayaran negara-negara berkembang, yang semuanya itu merupakan akibat dari meningkatnya kewajiban negara-negara berkembang untuk membayar utang, serta sering dikaitkannya bantuan tersebut dengan keharusan menampung produk ekspor negara-negara donor.
            Bantuan resmi juga dikritik karena dalam prakteknya terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan sektor modern, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan standar hidup antara si kaya dan si miskin di negara-negara berkembang. Belakangan ini muncul kecaman baru yang menuding bahwa tujuan atau fungsi bantuan luar negeri praktis telah gagal, karena bantuan ini hanya mendorong tumbuhnya kaum birokrat yang korup, mematikan inisiatif masyarakat, serta menciptakan mentalitas pengemis bagi negara-negara penerimanya.
            Terlepas dari kritik-kritik tersebut, selama dua dasawarsa yang lampau nampak bahwa masyarakat di negara-negara donor itu sendiri mulai bersikap antipati terhadap bantuan luar negeri, sehubungan dengan munculnya masalah-masalah domestik yang serba pelik dirumah mereka sendiri, seperti pengangguran, devisit anggaran pemerintah, dan masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran yang kemudian mulai mendapatkan perhatian dan prioritas pemerintahan negara-negara maju, diatas kepentingan politik internasional mereka.

 BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Indikator bahwa negara tersebut mengalami kemajuan atau perubahan struktur ekonomi, tidak hanya dilihat dari tingginya pendapatan perkapita yang didapat Negara tersebut dan juga laju pertumbuhan yang tinggi. Namun banyaknya hutang luar negeri suatu negara, bisa saja apa yang  negara peroleh, semata-mata hanya untuk membayar hutang Luar negeri.
            Pada banyak negara dunia ketiga, yang umumnya memiliki tingkat kesejahteraan rakyat yang relatif masih rendah, mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonomi memang sangat mutlak diperlukan untuk mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi dari negara-negara industri maju. Oleh karena itu, masih relatif  lemahnya kemampuan partisipasi swasta domestik dalam pembangunan ekonomi, mengharuskan pemerintah untuk mengambil peran sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Seolah-olah segala upaya dan strategi pembangunan difokuskan oleh pemerintah untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dari tahun ke tahun. Akibatnya, pemerintah negara-negara tersebut harus mendatangkan sumberdaya ekonomi dari negara-negara lain untuk dapat memberikan dukungan yang cukup bagi pelaksanaan program pembangunan ekonomi nasionalnya.
            Bantuan luar negeri yang datang dapat menyebabkan makin “membludaknya” jumlah hutang luar negeri Indonesia dapat diselesaikan dengan beberapa solusi :
1)    Meningkatkan  daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya.
2)   Meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor.
3)    Konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional dan melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri.
4)      Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata.



DAFTAR  PUSTAKA